Proses pembentukan KIM dimulai dari inisiatif warga atau pemerintah untuk menyusun kelompok yang bertanggung jawab dalam pengelolaan informasi di wilayah tertentu. Komunitas ini terdiri dari anggota masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap penyebaran informasi dan ingin meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat. Pembentukan KIM biasanya melibatkan beberapa langkah, yaitu:

1. Sosialisasi: Penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya informasi dan peran KIM dalam mendukung pembangunan serta kehidupan sehari-hari. Hal ini bisa dilakukan oleh pemerintah desa, tokoh masyarakat, atau instansi terkait seperti Dinas Komunikasi dan Informatika.

2. Pembentukan Struktur Organisasi: Setelah sosialisasi, struktur KIM dibentuk dengan memilih ketua, sekretaris, dan anggota yang bertanggung jawab untuk berbagai tugas seperti pengelolaan informasi, penyebaran berita, dan pelatihan literasi digital.

3. Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas: Anggota KIM dilatih dalam keterampilan teknologi informasi, komunikasi, dan jurnalistik dasar, sehingga mampu mengelola dan menyebarkan informasi secara efektif.

4. Pengelolaan Informasi: KIM berfungsi sebagai pusat pengumpulan, pengolahan, dan penyebaran informasi, baik yang berasal dari pemerintah, media, maupun komunitas itu sendiri. Informasi ini disampaikan melalui berbagai media seperti radio komunitas, internet, media sosial, atau pertemuan warga.

5. Kerjasama dengan Pihak Lain: KIM bekerja sama dengan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan pihak swasta untuk mengelola dan menyebarkan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat, termasuk informasi tentang program pembangunan, kebijakan pemerintah, serta inovasi yang dapat meningkatkan kesejahteraan warga.

Melalui KIM, masyarakat diharapkan lebih mampu mengakses dan memanfaatkan informasi secara kritis dan produktif, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup, memperkuat demokrasi partisipatif, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintahan lokal.